Tarik Seluruh Senjata Api dari Warga Sipil

07-05-2012

Peredaran senjata di kalangan sipil merupakan bentuk privilege negara terhadap mereka yang berpunya untuk “membeli” senjata api. Dispensasi yang diberikan atas dasar kemampuan membayar bukanlah pertimbangan obyektif seseorang boleh memegang senjata api.

Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil dengan alasan apapun hanya membuktikan aparat keamanan, polisi tidak mampu menjalankan fungsi keamanan sesuai wewenang tugasnya. Seharusnya, setiap warga negara yang merasa terancam keselamatannya cukup memberi tahu polisi untuk melindungi, karena tugas utama polisi adalah melindungi keamanan warga negara. Peredaran senjata api, nyata-nyata hanya menebarkan teror bagi mereka yang tidak berpunya dan lemah.

“Yang terjadi bukan malah untuk melindungi diri, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya digdaya dibanding dengan yang lain. Prilaku semacam ini bukan hanya tidak pantas bagi para pribadi berpunya, tapi juga tidak pantas bagi anggota DPR RI yang beberapa diantaranya merasa “gagah” dengan menenteng senjata api.”

Penarikan senjata api dari masyarakat sipil pada 2007 ternyata hanya seremonial yang tidak pernah tuntas karena pada dasarnya peredaran senjata api dan perizinannya merupakan bagian praktik bisnis di kepolisian. Faktanya, masih sekitar 1700-an senjata api beredar di tengah masyarakat dengan alasan masa izin yang belum habis. “Kasus yang berkaitan dengan senjata api, yang melibatkan kalangan sipil, terkesan hanya untuk menutupi kasus-kasus penyalahgunaan senjata yang dilakukan anggota TNI dan Polri. Sebagai pihak yang memberi izin, kapanpun polisi bisa menarik senjata itu.”

Akuntabilitas penggunaan senjata api juga tidak pernah dilakukan secara transparan. Ketika banyak peristiwa penyalahgunaan senjata api oleh oknum Polri dan TNI, penghukuman tidak pernah dilakukan secara tegas. Penindakan hanya berujung pada pengenaan sanksi disiplin yang tidak membuat jera si pelaku. Penindakan atas brutalisme di kalangan TNI khususnya, tidak akan pernah menampilkan wajah keadilan karena TNI tidak tunduk pada peradilan umum yang fair. Peradilan militer yang selama ini digelar sebagai instrumen hukum bagi anggota TNI hanyalah dagelan peradilan yang dilegitimasi negara untuk memanjakan TNI yang tetap dianggap warga negara yang supreme.

Tidak ada cara lain untuk menciptakan ketertiban kecuali dengan pertama, menarik seluruh peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil tanpa terkecuali yang dimiliki anggota DPR RI. Kedua, hukum secara tegas dan transparan penyalahgunaan senjata api baik yang melibatkan warga sipil maupun aparat TNI dan Polri; dan ketiga, Komisi III harus melakukan audit atas perizinan senjata api yang dikeluarkan oleh Polri, termasuk dugaan bisnis perizinan ini.

Dengan penarikan senjata api, akan semakin jelas dan mudah mengidentifikasi serta mempertanggungjawabkannya ketika terjadi penyalahgunaan senjata api: Apakah oleh TNI, Polri, atau ilegal. Penarikan senjata api juga akan membuat institusi TNI dan Polri tidak bisa mengelak atas setiap butir peluru yang ditembakkannya secara tidak bertanggung jawab.

Kontak Person:
HENDARDI, Ketua SETARA Institute (08111.709.44)

Facebook Comments Box