Pemerintah Kehilangan Arah Penanganan Papua

Penembakan Kapolsek Mulia AKP Dominggus Octavianus adalah kejadian terbaru kasus penembakan di Papua. Rentetan penembakan sebulan ini yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal semakin menambah ketegangan di tanah Papua, termasuk bentrokan serikat pekerja PT. Freeport dengan aparat kepolisian yang menyebabkan 1 orang karyawan meninggal. Kondisi ini semakin diperparah dengan ditemukannya 6 mayat pasca pelaksanaan Kongres Rakyat Papua. Adapun penembakan di wilayah tambang PT. Freeport Indonesia sudah mencapai 7 orang meninggal selama sebulan terakhir ini.

Meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua semakin menunjukan ketidak jelasan arah pemerintah dalam menangani konflik Papua secara damai. Ketegangan antara aparat keamanan, OPM dan masyarakat sipil berimbas dengan semakin tidak menentunya kondisi Papua kedepan. Inpres tentang percepatan Papua dan lembaga UP4B yang dibentuk beberapa waktu lalu tidak memiliki siginifikansi apapun terhadap perbaikan kondisi di Papua.

Setara institute meminta kekerasan yang terjadi di Papua, baik dilakukan oleh kelompok perlawanan dan pemerintah dihentikan. Siklus kekerasan yang meningkat tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya membuat rakyat Papua bertambah menderita. Harus ada upaya kedua belah pihak untuk memutus siklus kekerasan yang sudah terjadi berulang kali.

Setara Institue mendesak Pemerintah untuk segera menginvestigasi kekerasan yang dilakukan aparat ketika menyerbu Kongres Rakyat Papua yg menewaskan 6 orang. Pemerintah tidak bisa berdalih dengan tuduhan makar kemudian membenarkan kekerasan terhadap perjuangan damai. Bagaimanapun ekspresi politik yang muncul pada kongres Rakyat Papua diutarakan secara damai. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah menggunakan kekerasan. Aspirasi menyatakan merdeka atau melepaskan diri seharusnya direspon dengan menggunakan pendekatan soft power bukan dengan kekerasan. Apalagi pemerintah mengetahui adalah suatu kenyataan yang tidak terbantahkan keberadaan sejumlah tokoh Papua yg beraspirasi merdeka sebagai protes terhadap ketidakadilan yang mereka lihat di Papua.

Setara Institute mengingatkan Pemerintah seharusnya memiliki keberanian politik untuk menghadapi mereka dengan cara-cara demokratis, di mana salah satunya adalah dengan dialog. Selain itu pemerintah seharusnya secara terbuka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus yang dirasakan gagal oleh sebagian besar masyarakat Papua. Hambatan dan kendala implementasi otonomi khusus perlu dibicarakan secara terbuka dengan representasi masyarakat Papua sebagai stake holders. Redefinisi dan reorientasi pembangunan di Papua urgent segera dilakukan. Pembangunan yang memihak dan menguntungkan rakyat Papua dan tidak melulu melihat Papua sekedar sebagai daerah kaya sumber daya alam yang dieksploitasi.

Setara institute meminta penyelesaian konflik antara managemen PT. Freeport dan Serikat Pekerja dapat dilakukan dengan damai dengan mengedepankan dialog dan mediasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Setara juga mengingatkan aparat keamanan tidak terlalu jauh masuk ke wilayah sengketa industrial, apalagi mengedepankan kekerasan terhadap tututan pekerja PT. Freeport. Kekerasan pada aksi para pekerja yang telah menimbulkan 1 korban jiwa, harus pula dilakukan penyelidikan terhadap pengunaan alat kekerasan dalam konflik industrial ini.

Sudah saatnya Pemerintah membuka dialog yang genuine dengan segenap stake holders di Papua. Tanpa keterbukaan dan ketulusan dari kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian menyeluruh mata rantai siklus kekerasan di Papua sulit diputuskan.

Kontak Person:
Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute, 0811819174)