Menggugat Keadaban Parlemen

Sejumlah tokoh lintas agama menegaskan, kalangan legislatif tidak perlu membangun gedung baru DPR yang memakan biaya yang sangat besar. Jangan dibangunlah, apa sih pentingnya. Kalau memang kapasitasnya kurang, lebih baik tambah gedung lain dan pemaanfatkan ruangan yang tersedian di optimalkan.

Realitas para elite partai politik tidak merespon aspirasi publik bahkan cenderung menutup telinga mereka rapat-rapat demi sebuah argumentasi karena sudah di anggarkan. Realitas ini mengambarkan anggota DPR sudah kehilangan kesadaran akan moralitas. Dan, suara publik tidak dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Inilah anggota Dewan terhormat, yang lebih mementingkan hal-hal yang hanya kulit saja tetapi hal dasar, yakni kecakapan, kemampuan, keahlian untuk mengolah Republik menjadi sejahtera sudah tidak lagi menjadi acuan kebijakan mereka.

Hilangna keadaban moralitas membuat cara berpikir, bertindak, bernalar, ber-relasi hanya memikirkan kepentingan pemuasaan dirinya sendiri. Karena, jiwa mereka tidak lagi merdeka berpikir demi kepentingan yang lebih besar bagi bangsa ini. Anggota Dewan yang terhormat sudah kehilangan nurani di tengah penderitaan rakyat. Mereka pun hanya sekedar memikirkan hal yang fisik.

Pertanyaan mendasar apakah anggota dewan yang terhormat masih memiliki kesadaran akan nurani? Nurani tidak lagi menjadi pijakan dalam bertindak dan berpikir. Ada kecenderungan mereka mencari hal yang hanya memperkaya dirinya sendiri. Hilang nurani menciptakan mentalitas jalan pintas. Hal ini yang terjadi segala idealisme memperjuangkan kepentingan rakyat hanya sekedar politik mencari muka. Realitas anggota dewan kurang memiliki kepekaan terhadap penderitaan masyarakat?

Ada apa dengan mentalitas wakil rakyat kita? Rupanya mereka yang duduk di dewan terhormat sudah kehilangan ketajaman suara hati. Tidak diketahui persis di mana letak nurani anggota dewan baru yang terhormat diletakkan, dalam mana kondisi rakyat mengalami penderitaan dan beban hidup berat. Hilangnya rasa solidaritas wakil rakyat terhadap rakyatnya ini bisa kita prediksi sejak awal, karena meskipun mereka dipilih melalui sistem pemilu berbeda, mereka dipilih dan ditentukan oleh partai politik. Partai politik memiliki kesenjangan aspirasi yang sangat lebar antara elite dan konstituennya.

Adalah kenyataan bahwa kecuali dua orang anggota, selebihnya dari mereka terpilih bukan karena persyaratan jumlah konstituennya. Kondisi ini membuat kita mengernyitkan dahi karena ini amat menunjukkan kekaburan mereka dalam memaknai kekuasaan. Kekuasaan rupanya hanya dilihat sebagai mesin penghasil uang dan gengsi. Mesin kekuasaan itulah yang diyakini sebagai alat legalitasnya.

Ketika legalitas hanya bersandar pada dua level ini, dalam kenyataannya, ini membuat tata etika politik tidak lagi menjadi bagian dari habitus anggota dewan. Inilah yang menjadi masalah besar karena kata-kata mereka sulit dipercaya publik, sebab kenyataannya memang kata-kata mereka hanya sekadar pemanis bibir. Orientasi mereka sulit untuk dipertanggungjawabkan karena tidak jelas berpihak kepada siapa aktivitas politiknya. Citra dewan semakin kelam karena tidak ada motivasi untuk memperbaiki diri lebih baik dari dewan masa lalu.

Politik yang dijalankannya sering hampa etika. Tidak peduli ketika dia harus kehilangan jati dirinya sebagai insan politik yang das sollen memiliki kejujuran, ketulusan, keterbukaan dan keberanian menegakkan keadilan. Rasanya baru kemarin kita berharap ada perubahan perilaku anggota dewan terhormat. Tetapi, harapan menjadi sia-sia karena mereka tidak memiliki habitus baru dalam menjalankan amanat penderitaan rakyat. Akhirnya, sampai kini kita menghadapi kesulitan bagaimana cara terbaik mengingatkan sebagian "wakil rakyat" yang keblinger itu?

Inilah realitas wajah anggota Dewan terhormat yang cenderung kurang menyadari akan tugasnya dalam melayani rakyat. Daulat rakyat tidak dijadikan cara berpikir, bertindak, dan ber-relasi dalam memperjuangkan nilai-nilai kesejahteran, keadilan, persamaan di depan hukum.

Mereka sibuk menpercantik diri sendiri yang bersifat material belaka. Padahal semua itu hanya semu belaka bukan hal yang mendasar harus diperjuangkan. Lantas di manakah nurani mereka jika 'mereka' hanya mencari hal yang menyenangkan perut dan lupa pada hal yang mendasar memikirkan kebutuhan masyarakat. Ini terjadi, berarti ada tragedi kematian nurani di kalangan anggota dewan? Anggota dewan tidak memiliki visi untuk memperjuangkan kesejahteran umum? Politik tanpa nurani cenderung hanya memperkaya diri sendiri. Politik kehilangan keutamaan moralitas tidak mampu membedakkan mana yang baik dan buruk. Pertanyaan mendasar di manakan orientasi mereka yang saat ini duduk di Parlemen.

Politik dan pemerintahan harus menjadikan nilai moralitas publik sebagai acuan. Pemimpin sejati seharusnya meninggalkan keinginan dan nafsu kekuasaan politik sebagai sandaran hidup untuk memperoleh kekayaan. Sebab, bila demikian, politik hanya akan menjadi arena investasi belaka: Mengeluarkan berapa dan apa, dan mendapatkan berapa dan apa.

Politik kekuasaan adalah amanat penderitaan rakyat. Pertanyaan buat para pemimpin terpilih ialah bagaimana kita menyikapi kondisi kritis bangsa kita saat ini? Komitmen berbangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk kerelaan berkorban secara sungguh-sungguh merupakan salah satu langkah yang mengantarkan bangsa ini mencapai perubahan masa mendatang. Mengapa tidak belajar dari para pendiri negara ini dalam kentalnya komitmen mereka terhadap pengorbanan lahir batin akan nasib bangsanya? Setiap langkah yang mereka lakukan selalu diarahkan kepada upaya bagaimana rakyatnya hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Hal itu hanya bisa dilakukan bila pemimpin baru sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat jelata, rakyat miskin, kaum penganggur. Mereka semua adalah penghuni mayoritas bangsa yang disebut Indonesia ini. Kita berharap para anggota dewan memiliki ketulusan yang menjadi dasar seseorang untuk menghantarkan bangsa ini kepada masa depan.

Sikap tulus ini tentu harus disertai dengan kecerdasan dalam mengoordinasikan tujuan dan target yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai harus membebaskan masyarakat dari politik adu domba yang kerap dilakukan oleh negara.

Negara seharusnya memfasilitasi pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam peradaban para aparaturnya. Aparatur yang beradab selalu mengutamakan tertib sosial dan hukum.

Setiap pemimpin yang terpilih selalu dicita-citakan sebagai pemimpin bangsa masa depan. Karena itu, mereka harus berani menegakkan keadilan tanpa melupakan kebenaran. Kebenaran tanpa keadilan tidak akan menciptakan tata dunia baru. Tata dunia baru tercipta bila hukum memiliki kedaulatan di atas kepentingan politik. Politik harus tunduk pada moralitas. Inilah zaman yang diharapkan di mana lembaran baru tercipta demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa ini. ***

Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara.