Kinerja Minimum SBY-Boediono Bidang Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi

• Secara umum kinerja 1 tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di bidang hukum, HAM, dan pemberantaan korupsi nyaris tidak ada terobosan yang progresif. Meski harus dipahami di tahun pertama ini SBY-Boediono disibukkan oleh kerja-kerja konsolidasi dan menyusun perencanaan, tetapi pesan continuity sebagaimana slogan kampanyenya “lanjutkan!” justru menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya. Prestasi di tahun-tahun sebelumnya justru terkikis oleh kesibukkan pemimpin nasional untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik partai-partai koalisi. SBY-Boediono tersandera oleh tawar menawar politik kelompok partai koalisi. Seluruh langkah dan kinerja SBY nyaris semata-mata untuk memoles citra negatif yang melilit pemerintahan dan menghimpun dukungan politik rakyat bagi diri dan Partai Demokrat.
  

• Di bidang hukum, energi SBY-Boediono tersedot habis pada upaya penyelesaian dugaan kriminalisasi pimpinan KPK dengan inisiatif-inisiatif yang sebenarnya diharapkan mampu mempercepat penegakan hukum seperti membentuk Tim 8 dan membentuk Satgas Anti Mafia Hukum, tapi justru kontraproduktif. Pencapaian yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM misalnya, hanya menunjukkan capaian kinerja administratif seperti pengangkatan notaris, pemberian kewarganegaraan, dll. sesuatu yang secara administratif telah berjalan. Jadi tidak tepat juga kalau dibilang itu sebuah kemajuan. Masih dalam bidang hukum, kinerja Kejaksaan dan Kepolisian juga nyaris tidak menunjukkan prestasi apapun. Penegakan hukum mandek karena kelambanan pimpinan nasional mengambil keputusan-keputusan strategis terkait reformasi institusional di tubuh Polri dan Kejaksaan.
  

• Di bidang HAM, kepemimpinan SBY-Boediono bukan hanya gagal menjalankan program-program kerja yang direncanakan, selama 1 tahun pun, Kementerian Hukum dan HAM gagal menyusun Rencana Aksi Nasional HAM 2010-2015. Rencana aksi yang seharusnya mampu menjadi pemandu kinerja bidang HAM hingga kini tidak kunjung diterbitkan. Selain tetap merawat kebebasan berekspresi, tidak ada prestasi yang bisa dicatat dalam 1 tahun pemerintahan SBY. Tidak ada langkah-langkah nyata untuk mengupayakan keadilan transisional bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, tidak ada i’tikad menjalankan rekomendasi resmi DPR RI terkait kasus penghilangan paksa, tidak berbuat apa-apa untuk menghapus perda-perda yang di dalam RPJMN nyata-nyata ditegaskan sebagai perda diskriminatif, dan lain-lain. Di bidang hak ekonomi, sosial, budaya, SBY-Boediono juga tidak mencatatkan prestasi gemilang kecuali tetap memelihara agenda-agenda ekonomi karitatif yang sudah dicanangkan sebelumnya, yakni pemberdayaan eknonomi bagi masyarakat miskin melalui PNPM. Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan, kita juga belum mencatat prestasi baru untuk memastikan realisasi anggaran 20% untuk pendidikan dan penguatan program Jamkesmas. Kemajuan ini adalah prestasi SBY pada periode sebelumnya.
  

• Sementara di bidang pemberantasan korupsi, kita mencatat pemerintahan SBY-Boediono sibuk membela diri dari tuduhan-tudahan keterlibatan lingkaran istana, khususnya dalam hal kasus Bank Century. Sekalipun harus kita akui sejumlah teladan hidup bersih dari korupsi yang ditampilkan Yudhoyono cukup memukau simpati publik, tapi dari sudut kesungguhannya memberantas korupsi di beberapa institusi negara, justru tidak terlihat. SBY belum mampu mengoptimalkan peran kepolisian dan kejaksaan dalam membangun institusi yang bersih dan cepat menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Jikapun kita mencatat ada upaya-upaya pemberantasan korupsi, kesan tebang pilih tetap tidak bisa dihindari.
  

• Pendek kata, 1 tahun kepemimpinan SBY–Boediono gagal men-delivery keadilan dan kesejahteraan. Meskipun demikian SBY masih memiliki potensi untuk menjawab tantangan penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi, dengan catatan SBY mampu menempatkan pembantu-pembantunya yang cakap dan kompeten. Sandera politik koalisi telah membuat langkah SBY menjadi tersendat bila dibandingkan pada periode kepemimpinan sebelumnya. SBY harus mematok margin akomodasi politik yang tegas dengan Setgab koalisi demi kinerja yang lebih produktif.

Jakarta, 20 Oktober 2010

Ketua Badan Pengurus
SETARA Institute,

H E N D A R D I