Index Kinerja Penegakan HAM 2011

28-01-2012
SCORE 2011
PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU 1,4
KEBEBASAN BEREKSPRESI 2,5
KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN 2,3
RANHAM & KINERJA LEMBAGA HAM 3,1
RASA AMAN WARGA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA 2,0
PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI 1,8
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI 2,8
PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA 2,5

(score berdasarkan skala 0-7, dengan 0 menunjukkan performa sangat lemah dan 7 menunjukkan performa sangat kuat)

Pada 10 Desember 2011, warga dunia akan merayakan Hari Internasional Hak Asasi Manusia. Tepatnya 63 tahun yang lalu, 10 Desember 1948 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi naskah yang menjadi acuan bagi setiap negara di dunia untuk memperlakukan manusia secara bermartabat, dengan menghargai integritas diri dan seperangkat hak-hak yang melekatnya. Sebagaimana lazimnya sebuah repetisi perayaan hari kelahiran, pada perayaan Hari Hak Asasi Manusia 2011, SETARA Institute untuk ketiga kalinya merilis laporan tentang Indeks Kinerja Penegakan HAM.

Dalam konteks Indonesia, perayaan ini menjadi amat relevan bukan hanya karena berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang masih terus terjadi, tapi juga amat relevan bagi kepemimpinan nasional di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Genap pada usianya yang ke-2, pada Oktober 2011 lalu, Kabinet Indonesia Bersatu II baru saja dirombak dengan kesadaran bahwa prestasi kinerja pemerintahan yang belum optimal. Ada para menteri baru, wakil menteri baru, dan sejumlah komitmen dan pakta integritas yang dijanjikan oleh para anggota kabinet untuk sungguh-sungguh bekerja mengabdi pada kepentingan bangsa. Persoalan HAM adalah persoalan bangsa yang menuntut perhatian para anggota kabinet tersebut. Bagi SBY, Indeks Kinerja Penegakan HAM dan laporan-laporan tentang hak asasi manusia lainnya, juga menjadi peringatan (warning) di sisa masa kepemimpinannya yang kurang dari 3 tahun. Memimpin sebuah negeri selama dua periode, semestinya SBY mampu membangun legacy yang berharga bagi rakyatnya. Persoalan HAM adalah soal yang selama ini diabaikan.

Laporan ini menggunakan pendekatan yang sama sebagaimana laporan pada tahun sebelumnya. SETARA Institute menggunakan rumpun-rumpun hak yang terdapat di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya sebagai variabel untuk mengukur kinerja pemerintahan. Dari dua kovenan yang telah diratifikasi oleh pemerintah sejak 2005, SETARA Institute mengelompokkannya ke dalam 8 variabel utama. Pengelompokan ini selain untuk memudahkan penilaian, juga mengacu pada bentuk-bentuk hak yang masih terabaikan dan terus dilanggar oleh negara.

Dalam laporan ini, SETARA Institute menggunakan pendekatan pengukuran persepsi dalam bentuk indeks persepsi tentang kinerja penegakan HAM. Persepsi 71 orang di 13 propinsi yang terdiri dari ahli hak asasi manusia, birokrasi, akademisi, aktivis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dihimpun dalam laporan ini kemudian dikuantifikasi dengan menggunakan skala pengukuran angka “0” untuk kondisi yang paling lemah dan angka “7” untuk menunjukkan performa yang kuat dalam penegakan HAM.

Penyusunan indeks persepsi ini dimulai dengan menetapkan 8 variabel dengan indikator yang beragam. Setelah memperoleh variabel dan indikator, SETARA Institute menyajikan data tentang kinerja penegakan HAM dalam berbagai peristiwa dan kebijakan. Setelah seluruh data didiskusikan, tahap berikutnya menarik persepsi dari 71 ahli dengan skala 0-7. Masing-masing indikator diberi score, kemudian seluruh score dari indikator pada masing-masing variabel itu dijumlah dan dibagi dengan jumlah indikator sebagai bilangan pembagi. Hasilnya adalah score untuk masing-masing variabel.

1. PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU - 1,4

1.1. Penghilangan orang secara paksa 1,2
1.2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 1,4
1.3. Kasus Tanjung Priok 1,3
1.4. Kasus Trisakti, Semanggi I dan II 1,3
1.5. Kasus Pembunuhan Munir 1,2
1.6. Kasus Wamena-Wasior 1,4
1.7. Tindak Lanjut KKP untuk Timor Timur 1,6

2. KEBEBASAN BEREKSPRESI - 2,5

2.1. Tahanan Politik 2,9
2.2. Kekerasan terhadap Jurnalis 2,6
2.3. Kriminalisasi kerja Jurnalistik 2,6
2.4. Perlindungan Pembela HAM 2,0

3. KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN - 2,3

3.1. Kebebasan mendirikan rumah ibadah 2,6
3.2. Kebebasan beragama/ berkeyakinan terhadap agama/ keyakinan minoritas 2,3
3.3. Regulasi negara yang membatasi kebebasan beragama 2,5
3.4. Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama/ keyakinan minoritas 1,8

4. RANHAM & KINERJA LEMBAGA PENEGAKAN HAM - 3,1

4.1. Pembentukan dan penguatan Panitia RANHAM 2,5
4.2. Pengesahan instrumen-instrumen HAM 3,1
4.3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan nilai-nilai HAM 2,5
4.4. Pendidikan HAM 2,5
4.5. Penerapan Norma dan Standar HAM 2,1
4.6. Laporan HAM kepada PBB 2,2
4.7. Kinerja Kementerian Hukum dan HAM 2,2
4.8. Kinerja Komnas HAM 3,4
4.9. Kinerja Komnas Perempuan 3,7
4.10. Kinerja Komisi Perlindungan Anak (KPAI) 3,6

5. RASA AMAN WARGA - 2,00

5.1. Konflik sosial 2,3
5.2. Pemberantasan terorisme 3,6
5.3. Kondisi keamanan 3,0
5.4. Perlindungan TKI 1,6
5.6. Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri 1,7

6. PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI - 1,8

6.1. Vonis Mati 1,8
6.2. Eksekusi Mati 1,8
6.3. Regulasi Negara 1,8

7. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN, RAS, ETNIS - 2,8

7.1. Diskriminasi Perempuan 2,8
7.2. Diskriminasi Ras dan Etnis 2,8

8. PEMENUHAN HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA – 2,5

8.1. Kesehatan 2,7
8.2. Pendidikan 2,8
8.3. Lapangan kerja 2,2
8.4. Kebebasan ekspresi budaya 3,4
8.5. Pemajuan masyarakat adat 2,3
8.6. Ketersediaan Pangan 2,7
8.7. Perumahan 2,5
8.8. Penghidupan yang layak 1,9
8.9. Jaminan sosial 2,2
8.10. Perlindungan bagi penyandang cacat 2,1
8.11. Perlindungan bagi anak 2,9

Kontak Person:
Hendardi (Ketua Setara Institute, 0811170944)
Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute, 0811819174)
Ismail Hasani (Peneliti SETARA Institute, 08111.88.4787)

REKOMENDASI UMUM

1. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono harus membangun kebijakan politik penegakan HAM yang akuntabel di Indonesia melalui penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, memutus impunitas,  dan menyediakan legislasi kondusif bagi penegakan HAM.

2. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono harus membangun dan memperkuat institusi-institusi hak asasi manusia sebagai perangkat penegakan HAM di Indonesia.

3. Kepemimpinan SBY-Boediono menyusun bleid kebijakan politik untuk memastikan integritas sistem hukum nasional dan pemenuhan jaminan konstitusional yang secara terus menerus terkikis oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar agama dan moralitas. Termasuk mencabut peraturan perundang-undangan diskriminitif.

4. Kepemimpinan SBY-Boediono mengambil prakarsa untuk menyusun dan membahas 6 RUU yang kondusif bagi penegakan HAM: RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU Perlindungan Pembela HAM, RUU Penghapusan Diskriminasi Agama, RUU Perubahan UU No. 39/1999 tentang HAM, RUU Perubahan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU tentang ratifikasi konvensi-konvensi internasional.

5. Melakukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengadopsi hukuman mati.

6. Mengambil langkah politik penanganan Papua secara komprehensif termasuk melakukan audit investigatif dugaan penyalahgunaan dana Otsus Papua.[]

SETARA Institute, Jakarta 5 Desember 2011

Facebook Comments Box