• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/cms/m6/views/views.module on line 1118.
  • strict warning: Declaration of views_handler_field::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /var/www/cms/m6/views/includes/handlers.inc on line 98.
  • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/cms/m6/views/includes/handlers.inc on line 98.
  • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/cms/m6/views/includes/handlers.inc on line 98.
  • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /var/www/cms/m6/views/includes/handlers.inc on line 98.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/cms/m6/views/includes/handlers.inc on line 98.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /var/www/cms/m6/views/includes/handlers.inc on line 98.
  • strict warning: Non-static method views_many_to_one_helper::option_definition() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/cms/m6/views/handlers/views_handler_filter_many_to_one.inc on line 25.
  • strict warning: Non-static method views_many_to_one_helper::option_definition() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/cms/m6/views/handlers/views_handler_filter_many_to_one.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/cms/m6/views/includes/handlers.inc on line 98.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/cms/m6/views/includes/handlers.inc on line 98.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/cms/m6/views/views.module on line 1118.
  • strict warning: Non-static method views_many_to_one_helper::option_definition() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/cms/m6/views/handlers/views_handler_filter_many_to_one.inc on line 25.
  • strict warning: Non-static method views_many_to_one_helper::option_definition() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/cms/m6/views/handlers/views_handler_filter_many_to_one.inc on line 25.

Antisipasi Pelanggaran HAM, Kemenkumham Rumuskan 10 Hak Dasar

11-11-2010

Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) Wilayah Jatim akan membuat perumusan 10 hak dasar manusia. Ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemajuan,dan perlindungan Ham.

Kepala Pelaksana Harian Kanwil Kemenkumham Jatim, Djoko Hikmahadi saat ditemui usai acara seminar pemerintah dan non pemerintah tentang perumusan 10 hak dasar manusia di Kanwil kemenkumham Jatim, Jalan Kayon Surabaya, Kamis (11/11) mengatakan, pembentukan 10 hak dasar Ham ini merupakan kelanjutan dari aksi ranham pada 2009 lalu, dimana di daerah harus mampu mendukung rencana Ham ini.

“Maka dari itu perlu ada koordinasi antara pemerintah dan instansi swasta kab/kota di Jatim tentang pembuatan atau perumusan 10 Ham, sehingga rencana Ham di wilayah Jatim dapat berjalan dengan lancar dan baik.” Ujarnya.

Ia menjelaskan. sepuluh hak dasar di antaranya yaitu hak untuk hidup, berkeluarga, keturunan, mengembangkan diri, Hak mendapatkan peradilan, hak mendapatkan rasa aman.

Ia menjelaskan Rencana Aksi Ham (RANHAM) merupakan komitmen pemerintah dalam menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum.

Dikatakannya, pemerintah sangat serius untuk menegakkan HAM warga negaranya. Komitmen tersebut, tercermin dalam sepuluh pasal yang mengatur HAM dalam UUD 1945. Penyempurnaan RAN HAM periode ketiga ini menitikberatkan pada hak kewarganegaraan dan hak layanan publik. Ia juga mengarahkan agar para pimpinan di daerah bisa menyosialisasikan peraturan RAN HAM ini setelah disetujui oleh presiden.

Tujuan membuat 10 hak dasar Manusia adalah sebagai ukuran atau standar pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemajuan, pelaksanaan, dan pemenuhan, serta perlindungan Ham bagi masyarakat, terciptanya upaya pemajuan, pemenuhan, perlindungan, serta penegakkan HAM di masyarakat.

Kendala tentang 10 dasar hak manusia ini, ia mengatakan sampai saat ini pelaksanaan HAM belum ada pedoman, dan strategi yang tepat tentang pedoman HAM, sehingga sampai saat ini belum ada pelanggaran HAM yang terlihat.

Ke depan ia berharap kepada kabupaten/kota di Jatim dapat membuat peraturan HAM yang baik, sehingga dapat memberikan fasilitasi pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, melaksanakan persiapan harmonisasi Peraturan Daerah, melakukan desiminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia, memberikan fasilitasi penerapan norma Hak Asasi Manusia,

Sementara itu Ditjen Perlindungan HAM Kementerian Hukum dan Ham, Usman Subur mengatakan Institusi pemerintah yang paling banyak berkontribusi pada rendahnya score kinerja penegakan HAM adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan Agung. Sedangkan aparat kepolisian secara signifikan berkontribusi juga pada variabel pengabaian jaminan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi.

Oleh karena itu, Setara Institute merekomendasikan agar kepemimpinan SBY-Boediono membangun kebijakan politik penegakan HAM yang akuntabel melalui penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, memutus impunitas dan menyediakan legislasi kondusif bagi penegakan HAM. (pca)

Facebook Comments Box