40 Hari Kasus Cebongan, Sampai Dimana Proses Hukum?

07-05-2013

1.        Empat puluh hari (40) telah berlalu ketika pada 23/3 terjadi peristiwa pembantaian di Lapas Cebongan. Sebelas anggota Kopassus yang mengaku sebagai pelaku penyerangan hingga saat ini belum diterapkan pasal-pasalnya terhadap mereka sehingga belum terlihat jenjang keterlibatannya. Sejak pengumuman hasil investigasi internal TNI AD, upaya sistematis menyederhanakan peristiwa keji ini hampir menemui kenyataan. Selain 11 pelaku dianggap sebagai ksatria, pemberantas preman, publik pun hari ini hampir mengalami kelupaan atas peristiwa yang merampas kemanusiaan dan merendahkan martabat hukum di negeri ini. Gejala amnesia publik ditunjukkan dengan melemahnya aspirasi keadilan agar kasus Cebongan ini diselidiki secara independen dan didorong untuk diadili di peradilan umum. Hingga kini tidak ada perkembangan transparan dan signifikan, kecuali penjelasan mengenai telah diperiksanya 43 saksi penyerangan. Janji keterbukaan dalam proses peradilan, yang berarti meliputi berbagai tahapan peradilan, tidak dipenuhi oleh TNI. Inilah ciri khas dan desain proses peradilan militer.

2.        Di internal TNI dan Polri, upaya memintai pertanggungjawaban Komandan Kopassus Grup II Kandang Menjangan, Pangdam IV/ Diponegoro, dan Kapolda DIY hanya berhenti pada mutasi dan pergeseran posisi. Sementara upaya memintai pertanggung-jawaban secara hukum hampir dipastikan tidak akan terjadi. Semua rangkaian peristiwa keji itu ditimpakan hanya kepada 11 anggota Kopassus, yang itu pun, belum terverikasi tingkat keterlibatannya, apakah yang bersangkutan adalah perencana dan pelaku atau hanya kumpulan anak muda Kopassus yang sengaja dikorbankan. Impunitas terhadap para petinggi TNI dan Polri yang lalai sangat mungkin terjadi karena penyelidikan dilakukan oleh induk organisasi sendiri. Hanya dengan tim investigasi independen, dugaan keterlibatan para petinggi TNI dan Polri bisa ditelusuri.

3.        Demi reformasi di tubuh TNI dan mendorong penegakan prinsip kesamaan di muka hukum, publik harus menunjukkan bahwa dirinya, termasuk elemen masyarakat sipil tidak amnesia. Presiden SBY tetap harus didorong untuk membentuk tim investigasi independen sehingga memungkinkan seluruh peristiwa ini terungkap dan dapat diadili secara transparan, adil, dan akuntabel. Perppu tentang Peradilan Militer juga harus dikeluarkan sebagai dasar bagi proses peradilan untuk anggota TNI yang melakukan kejahatan umum. Apalagi, semakin hari, tindakan kriminal yang dilakukan oknum TNI semakin intens. Sangat melukai keadilan masyarakat jika keistimewaan peradilan militer tetap dipertahankan. Dan SBY, secara nyata dan terang-terangan tidak mempunyai i’tikad untuk melakukan perubahan atas peradilan militer ini.  

4.        Selain itu, Komnas HAM juga tidak menunjukkan kinerja serius, kecuali seperti warung tailor, yang pindah dari satu jahitan ke jahitan lain tanpa menyelesaikan dan memintai pertanggungjawaban. Tidak ada hasil investigasi yang kredibel, bahkan mungkin menghentikan setelah Komnas HAM didatangi massa pro Kopassus. Komnas HAM telah terseret pada skenario untuk melupakan kasus ini. 

Facebook Comments Box