Hasil temuan pemantauan Setara Institute menunjukkan, semakin mengkawatirkan tingkat diskriminasi di Indonesia. Tidak hanya itu, derajat intoleransi juga dinilai semakin menurun dan banyak dilakukan masyarakat luas.

Delegasi Setara Institute yang dipimpin Hendardi mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (10/1) pagi. Kunjungan mereka diterima oleh Ketua MK Hamdan Zoelva yang didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.

Sikap MK yang selama ini cenderung defense terhadap pengawasan dari luar MK justru kontraproduktif jika dilakukan di tengah keperihatinan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi tersebut.

Penanganan sengketa perkara hasil pemilihan umum daerah (PHPUD) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah menurunkan martabat MK. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Setara Institute yang dirilis di Jakarta, Senin (11/11/2013).

Berdasarkan survei terhadap 200 ahli tata negara, lembaga survei SETARA Institute menyampaikan rekomendasi untuk Mahkamah Konstitusi (MK) agar memulihkan kepercayaan publik secara sistematis dan berkelanjutan.

Pola penjaringan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari tiga institusi--DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung--dianggap keliru. Alhasil, MK tak ubahnya sebagai badan politik, bukan lembaga yudisial.

Pertemuan tersebut membicarakan capain-capaian mengenai perlindungan HAM serta kendala yang masih terus dihadapi secara khusus meminta dukungan MPR untuk pendirian Rumah Pancasila.

Dalam pertemuan dengan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto dan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Selasa (17/9), Setara Institute menyampaikan dua gagasan terkait pelaksanaan konstitusi negara salah satunya...

Penolakan sebagian warga terhadap lurah perempuan dan protestan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dinilai merupakan bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama.

Ketua Setara Institute, Hendardi, mengutuk keras serangan bom di Wihara Ekayana kemarin (4/8) menjelang hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 8 Agustus nanti.

LAPORAN

[21/01/2014 - 20:00]

Tahun 2013, sebagaimana tahun lainnya menjelang Pemilu lima tahunan, dalam kacamata kehidupan kebangsaan dan kenegaraan merupakan fase dimulainya tahun politik, sekaligus lembar akhir rapor kepresidenan SBY di Indonesia.

SIARAN PERS

[19/02/2014 - 16:58]

Kekosongan posisi 2 (dua) hakim MK dan putusan MK No. 1-2/PUU-XII, justru disambut positif sejumlah politisi Senayan. Para politisi yang duduk sebagai anggota DPR berlomba-lomba mengikuti seleksi calon hakim MK perwakilan parlemen.

Donate