Vonis Ustad Tajul Muluk adalah Kriminalisasi Keyakinan dan hanya untuk “Puaskan” Kelompok Tertentu

Persidangan Pimpinan Syiah Sampang
12-07-2012

Hari ini, Kamis 12 Juli 2012, Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan vonis 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan kepada pimpinan Syiah Sampang, Ustad Tajul Muluk. Dalam pertimbangan keputusannya Majelis Hakim menyatakan Ustad Tajul Muluk telah melakukan penodaan agama, mengajarkan Al Qur’an secara tidak orisinil dan keyakinan atas Imam Mahdi. Anehnya Majelis Hakim sama sekali tidak mengaitkan dengan ajaran Syiah yang dianut oleh terdakwa sebagaimana dakwaan JPU.

Vonis 2 (dua) tahun penjara yang dijatuhkan kepada Tajul Muluk menunjukkan gambaran betapa tidak kompetennya Hakim Peradilan Negeri Sampang. Majelis Hakim tidak mampu bersikap independen dan melihat kasus secara obyektif. Majelis Hakim tunduk terhadap tekanan kelompok tertentu. 

Kasus Syiah Sampang sesungguhnya adalah murni masalah keluarga dan tidak ada sangkut pautnya dengan penodaan agama. Lagipula ajaran Syiah adalah mazhab dalam Islam yang dianut oleh banyak kaum muslim dimuka bumi ini. Perbedaan dalam ajaran adalah bagian dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meski ada beberapa ulama wilayah Sampang dan Jawa Timur menganggap bahwa ajaran Syiah menyimpang dari ajaran arus utama islam tetapi negara seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak. Bukanlah domain negara untuk mengurusi perbedaan ajaran dan menentukan ajaran mana yang “benar”. 

Setara Institute memandang peradilan terhadap Ustad Tajul Muluk merupakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang. Penghukuman dan kriminalisasi hanyalah untuk memenuhi “rasa puas” kelompok tertentu saja.

SETARA Institute meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan demikian juga Komisi Yudisial untuk melakukan penyelidikan terhadap JPU dari Kejari Sampang dan Hakim Pengadilan Negeri Sampang terhadap dugaan kuat Kejari dan Pengadilan Negeri Sampang bekerja secara unfair dan dibawah tekanan kelompok tertentu. Vonis 2 (dua) tahun yang dijatuhkan kepada Tajul Muluk akan memperburuk gambaran pemajuan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Kontak Person:
Hendardi (Ketua SETARA Institute, 08111.70944)
Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute, 0811.819.174)

Facebook Comments Box