Inpres No.2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

12-02-2013

Pada tanggal 28 Januari 2013 presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Inpres no.2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Inpres “keamanan nasional” ini menuai kecaman civil society karena respon presiden dinilai keliru dalam upaya melerai konflik sosial dan menjawab gelombang aksi terorisme di Indonesia. Menyikapi terbitnya Inpres tersebut, SETARA Institute memiliki catatan-catatan evaluatif;

  1. Munculnya Inpres No. 2/2013 membuka peluang bagi campur tangan militer dalam kehidupan civil society. Keterlibatan aparatur keamanan dari tubuh Polri dan TNI sangat berpotensi memicu terjadinya praktik pelanggaran HAM. Rekam jejak mereka dalam penanganan konflik sosial, berdasarkan data yang terdokumentasikan Komnas HAM yang diadukan masyarakat sepanjang 2012, aparat kepolisian dan TNI dilaporkan melakukan penyimpangan sebanyak 1.635 kasus.

  2. Terbitnya Inpres No. 2/2013 ini ditengarai antara lain bersumber dari terjadinya berbagai konflik sosial dan aksi terorisme. Dua persoalan utama inilah yang diduga kuat mendorong presiden mengeluarkan pranata hukum potong kompas. Padahal UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengatur dua argumentasi akibat terjadinya gangguan keamanan dalam negeri. Pengaturan tampak mubazir juga karena telah ada UU no.2/2002 tentang Kepolisian RI.

  3. Meningkatnya intensitas konflik sosial bersifat horizontal dan vertikal medio tiga tahun terkahir, memposisikan penyelenggara pemerintahan dalam situasi sulit. Kelemahan pemerintah dalam menangani kasus konflik sosial menjadi celah institusi sosial yang diperankan tokoh-tokoh radikal menggantikan fungsi dan peran pemerintah, akibatnya konflik sosial semakin merata penyebarannya. Patut disayangkan, Inpres tersebut disinyalir hanya bakal mampu meredam sementara tanpa mengurai akar permaslahan. Ada tiga subtansi persoalan yang masih membutuhkan penanganan serius pemerintah. Pertama penyelenggara negara harus memastikan jalannya proses hukum tidak terkesan mengikuti desakan tirani mayoritas. Kondisi ini akibatnya menimbulkan hilangnya rasa keadilan masyarakat. Kedua, supremasi hukum yang mengedepankan kepastian hukum dalam setiap penindakan aktor pelaku konflik sosial. Sehingga kepastian hukum bukan lagi menjadi “barang langka” yang tidak mudah didapatkan. Dan ketiga, faktor pemicu konflik sosial yang paling krusial harus segera diselesaikan, seperti jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dan juga perlindungan kepemilikan tanah ulayat.

  4. Inpres No. 2/2013 juga diduga membuka peluang praktik bisnis keamanan bagi aparatur keamanan yang dilancarkan TNI dan Polri. Dinamika “kekuatan dahsyat” dibalik aktivitas tambang illegal di Pomala, Sulawesi Tenggara misalnya, menjadi model peragaan “bisnis keamanan” yang dioperasionalkan mereka (2013). Selain itu, penetapan Inpres tersebut menciptakan kekhawatiran publik terhadap terulangnya rivalitas terbuka antara TNI dan Polri akibat perburuan bisnis empuk jasa keamanan. Adalah fakta yang sulit dibantah ketika secara telanjang terjadi bentrok senjata api antara TNI dan Polri disaat peristiwa kerusuhan Sampit tahun 2001 silam.

  5. Perumusan definisi gangguan keamanan dalam negeri yang dibangun Inpres itu tidak holistik dan komprehensif. Term “gangguan keamanan dalam negeri” hanya dideskripsikan segala bentuk konflik sosial dan aksi terorisme yang relatif berbentuk benturan fisik secara verbal di tengah masyarakat. Interpretasi gangguan keamanan dalam negeri yang hanya mewadahi konflik sosial dan tindakan terorisme verbal dalam Inpres tersebut tercermin dari klausul “tim terpadu” dan “pos komando”. Padahal modus tindakan terorisme bukan saja didominasi oleh kontak fisik secara langsung. Faktanya tindakan terorisme juga kerap kali memanfaatkan kecanggihan fasilitas teknologi. Pembatasan ancaman keamanan dalam negeri yang dituangkan dalam Inpres No. 2/2013 tersebut tidak cukup relevan.

  6. Inpres No. 2/2013 secara sengaja menyiapkan design sistem pemerintahan bercorak dominasi militer. Istilah tim terpadu mulai dari tingkat pusat sampai daerah tidak lebih merupakan embrio militerisme penyelenggara negara dan pemerintahan sekaligus berpotensi adanya suatu wilayah yang ditetapkan sebagai daerah rawan konflik dengan menggunakan sebutan lain dari daerah operasi militer (DOM) masa rezim Orde Baru. Dominasi sistem militerisme juga terlihat adanya “posko komando” yang berfungsi melakukan pengendalian, pengurusan administrasi dan logistik dan fungsi pusat informasi” dapat diberlakukan ketika daerah tertentu yang mengalami gangguan keamanan. Segala bentuk kebijakan selama masih menyandang status daerah yang mengalami gangguan keamanan penyelenggaraan pemerintahannya tidak lagi dilakukan pemerintah daerah namun secara otomatis diganti oleh “posko komando”.

  7. Hadirnya Inpres No. 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri menjadi instrumen penggiringan urgensi sistem pemerintahan sentralistik. Pertama, pelibatan pemerintah daerah dalam merespon saat terjadi gangguan keamanan dengan mengoperasionalkan “posko komando” harus seirama dengan kehendak Menkopolhukam selaku ketua tim terpadu tingkat pusat. Kedua, Inpres ini secara legal mengaburkan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya Inpres tersebut berpeluang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki sekaligus menjadi bentuk pengabaian pasal 10 UU no.32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Ketiga, pada saat yang sama cita-cita dan semangat otonomi daerah akan diberangus secara legal atas nama kondisi gangguan keamanan dalam negeri.

  8. Pelibatan pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres No. 2/2013 sulit menemukan relevansinya, bahkan cenderung terbukanya celah penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah. Pertama, hanya dengan berlindung dibalik predikat daerah yang mengalami gangguan dalam negeri dengan mudah mengerahkan unsur kepolisian dengan dibantu TNI. Pada saat konflik sosial pemilukada, misalnya, calon incumben mendapatkan justfikasi hukum untuk mengerahkan aparatur kepolisian dan TNI untuk meloloskan kepentingan politknya. Kedua, irelevansi Inpres tersebut karena tidak melihat kondisi faktual di lapangan bahwa pemerintah daerah menjadi bagian dan ikut menyumbangkan konflik sosial. Kasus GKI Yasmin adalah salah satu bukti kongkrit pemerintah daerah yang secara terbuka tidak mengikuti putusan Mahkamah Agung.

SETARA Institute, 12 Februari 2013
 
Kontak Person:
Hendardi, Ketua SETARA Institute (08111 709 44)
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute (0811 819 174)
Abdul Khoir, Peneliti SETARA Institute (0813 134 919 43)

Facebook Comments Box