Pengawasan Ramadhan 2010: Pemda DKI Tak Perlu Libatkan FPI

Rencana pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melibatkan FPI melakukan pengawasan tempat hiburan di bulan suci Ramadhan tahun 2010 ini membuktikan bahwa pemerintah tunduk pada ormas yang seringkali bertindak anarkis.

SETARA Institute menyayangkan bahwa ormas yang selama ini seringkali melakukan tindakan kekerasan justru diakomodir oleh pemerintah DKI Jakarta. Pelibatan FPI hanya akan memberikan legitimasi kepada FPI untuk bertindak di luar kerangka hukum.

SETARA Institute mengingatkan bahwa Pemda DKI tidak dapat tunduk pada tekanan sekelompok massa anarkis dalam menjaga ketertiban dan keamanan Ibukota. Ketertundukan Pemda DKI dapat dibaca sebagai ketidakpercayaan diri dalam penegakan hukum. 

SETARA Institute mengingatkan Pemda DKI bahwa pengawasan bersama hanya akan memperkuat dugaan simbiosis mutualisme, antara kekuasaan dengan kelompok massa anarkis. Kolaborasi Pemda DKI dan FPI ini menjadi jelas ketika FPI ikut terlibat di area yang sesungguhnya menjadi kewenangan negara.

SETARA Institute mendesak agar DPRD DKI Jakarta memberikan peringatan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk tidak melibatkan elemen diluar negara yang nyata-nyata seringkali melakukan kekerasan atas dalih agama.

SETARA Institute meminta aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian untuk bertindak tegas terhadap ormas yang seringkali bertindak anarkis dan tidak terpengaruh ulah Pemda DKI.

untuk keterangan lebih lanjut, kontak:
Hendardi, Ketua (08111.70944)
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua (08118.19174)
Ismail Hasani, Peneliti (08111.884787)