Siaran Pers
Politik Dua Muka SBY atau Manuver Pribadi Menteri Agama?
Pernyataan Menteri Agama tentang rencana pembubaran Ahmadiyah dan argumen yang melatarbelakanginya dapat dinilai sebagai bentuk provokasi atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Pernyataan tersebut merupakan langkah mundur dan kontraproduktif atas upaya beberapa pihak terutama Presiden SBY, Pimpinan DPR RI untuk menciptakan situasi yang kondusif dan menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. [baca]
Apresiasi Atas Inisiatif DPR Mengevaluasi Organisasi Anarkis
Pernyataan Kapolri berkenaan dengan data kekerasan yang dilakukan ormas tertentu pada Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah (Senin, 30 Agustus 2010), perihal rekam jejak organisasi anarkis menunjukkan keganjilan. Ganjil karena alih-alih menggunakan data itu sebagai pijakan penegakan hukum tapi selama ini justru membiarkannya, melembagakan impunitas, dan bahkan menunjukkan kooperasi dan akomodasi yang berlebihan. "Ini salah satu cara Polri memikat dukungan publik atas berbagai persoalan yang menimpa institusi ini." [baca]
Soal Toleransi Agama, SBY Hanya Mengumbar Jargon
Terkait dengan kehidupan beragama/berkeyakinan, dalam pidatonya SBY memberikan perhatian dengan memaparkan dua paragraf pernyataan-pernyatan normatif. Dari dua paragraf materi pidato SBY itu nyaris tidak ada substansi yang bisa dijadikan acuan dan pemacu optimisme jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. [baca]
Atasi Persekusi Massa: Pemerintah harus Cabut SKB Ahmadiyah
Pernyataan Menteri Dalam Negeri soal SKB Ahmadiyah tak bermasalah patut dipertanyakan, apakah menteri telah melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan SKB selama ini. Menteri seharusnya turun ke lapangan untuk melihat fakta secara langsung diskriminasi dan intimidasi yang menimpa Jemaat Ahmadiyah. [baca]
Hendardi: Publik Menunggu Implementasi Perintah SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk menertibkan ormas anarkis supaya tidak beraksi di bulan Ramadan (9/8/2010). Instruksi ini diharapkan menjadi sarana penegasan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. SETARA Institute mengapresiasi dan menghargai perintah SBY ini. [baca]




