Setara Institute | For Democracy and Peace

Reformasi Polri
Penyelidik dan Penyidik Polri Seharusnya Polisi Yudisial

16/12/2025

Presiden Prabowo Subianto telah merespons usulan masyarakat tentang kepolisian. Usulan ini mengemuka dalam aksi demonstrasi belum lama ini. Presiden telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP. Sekarang, KPRP yang diketuai Prof Jimly Asshiddiqie sedang giatnya menjalankan tugasnya, yakni melakukan audiensi dengan berbagai pihak, termasuk Peradi, untuk mendapatkam masukan. Tulisan ini adalah salah satu inti ... ...

[READ MORE]
Reformasi Polri
Menguji Langkah Reformasi Polri: Dari Penunjukan Kapolri Langsung oleh Presiden hingga Penegasan Jabatan Sipil untuk Anggota Polri

14/12/2025

Siaran Pers SETARA Institute, 12/12/2025 Dua isu krusial muncul dalam momentum percepatan reformasi Polri, yakni wacana penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden dan penegasan jabatan sipil yang dapat diduduki anggota Polri tanpa mekanisme pensiun. Keduanya mencerminkan kebutuhan mendasar untuk memastikan tata kelola kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan tunduk pada kontrol demokratis. Pertama, di tengah tuntutan ... ...

[READ MORE]
Bisnis dan HAM
Urgensi Penguatan Prinsip Penghormatan HAM dan Lingkungan dalam Skema Industri Nikel: Temuan Riset Responsible Mining 2025 di Sulawesi Tenggara

12/12/2025

Siaran Pers Universitas Halu Oleo, SETARA Institute dan SIGI Initiative Kamis, 11 Desember 2025 Diseminasi dan Seminar Publik Responsible Mining Sektor Nikel di Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Universitas Halu Oleo (UHO) dengan berkolaborasi bersama SETARA Institute dan Sustainable & Inclusive Governance Initiative (SIGI Initiative) pada 11 Desember 2025 memaparkan temuan lengkap hasil penelitian mengenai ... ...

[READ MORE]
Indeks HAM
INDEKS HAM 2025: MENATA ORIENTASI PEMAJUAN HAM

10/12/2025

Siaran Pers SETARA Institute Rabu, 10 Desember 2025 Pada momentum Hari HAM Internasional 2025, SETARA Institute menyusun Indeks HAM 2025 sebagai gambaran tentang situasi kondisi HAM sepanjang 2025. Indeks ini disusun dengan memberikan penilaian pada 50 sub-indikator yang terklasifikasi dalam 6 indikator hak sipol dan 5 indikator hak ekosob. Penilaian diberikan dengan skala 1-7 yang ... ...

[READ MORE]
Bisnis dan HAM
Laporan Riset RBC Benchmark: Melampaui Kepatuhan Mendorong Perbaikan Berkelanjutan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sektor Pertambangan

27/11/2025

Penerapan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) telah berkembang menjadi standar global dalam tata kelola perusahaan modern. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas dari komunitas internasional, dunia usaha dituntut tidak hanya untuk mematuhi hukum nasional, tetapi juga bertanggung jawab secara aktif atas dampak sosial dan lingkungan dari seluruh kegiatan operasionalnya. Dalam konteks ... ...

[READ MORE]

Berita

Publikasi Terbaru

Kebebasan Beragama

Hukum dan HAM

10/12/2023
Indeks HAM
INDEKS HAM 2023
10/12/2022
Indeks HAM
INDEKS KINERJA HAM 2022
10/12/2021
Indeks HAM
INDEKS KINERJA HAM 2021
10/12/2020
Indeks HAM
INDEKS KINERJA HAM 2020
10/12/2019
Indeks HAM
INDEKS KINERJA HAM 2019

Setara Institute For Democracy and Peace

Penyelidik dan Penyidik Polri Seharusnya Polisi Yudisial

Menguji Langkah Reformasi Polri: Dari Penunjukan Kapolri Langsung oleh Presiden hingga Penegasan Jabatan Sipil untuk Anggota Polri

Urgensi Penguatan Prinsip Penghormatan HAM dan Lingkungan dalam Skema Industri Nikel: Temuan Riset Responsible Mining 2025 di Sulawesi Tenggara

INDEKS HAM 2025: MENATA ORIENTASI PEMAJUAN HAM

Laporan Riset RBC Benchmark: Melampaui Kepatuhan Mendorong Perbaikan Berkelanjutan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sektor Pertambangan

Berita

Penyelidik dan Penyidik Polri Seharusnya Polisi Yudisial

DUGAAN PELANGGARAN HAM INDUSTRI NIKEL, MENTERI ESDM PERLU AKSELERASI INTEGRASI TERHADAP PRINSIP BISNIS DAN HAM

DUGAAN PELANGGARAN HAM DI INDUSTRI NIKEL, MENTERI ESDM DIDESAK PERCEPAT INTEGRASI PRINSIP BISNIS DAN HAM

SETARA INSTITUTE TEMUKAN 130 MASALAH DI POLRI, RISET BAKAL DISAMPAIKAN KE PRABOWO

KORPS BHAYANGKARA HARUS BERTRANSFORMASI SECARA SISTEMIK

Publikasi Terbaru

Urgensi Penguatan Prinsip Penghormatan HAM dan Lingkungan dalam Skema Industri Nikel: Temuan Riset Responsible Mining 2025 di Sulawesi Tenggara

INDEKS HAM 2025: MENATA ORIENTASI PEMAJUAN HAM

Laporan Riset RBC Benchmark: Melampaui Kepatuhan Mendorong Perbaikan Berkelanjutan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sektor Pertambangan

Konferensi Kota Toleran: Menguatkan Inisiatif dan Kolaborasi, Membangun Ekosistem Toleransi

Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2024

Kebebasan Beragama

Konferensi Kota Toleran: Menguatkan Inisiatif dan Kolaborasi, Membangun Ekosistem Toleransi

FREEDOM OF RELIGIONS AND BELIEFS CONDITIONS 2024

Kasus Intoleransi dan Kekerasan Berujung Tewasnya Pelajar SD: Negara harus Hadir dan Mengambil Tindakan Memadai

KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN (KBB) 2024

INDEKS KOTA TOLERAN 2023

Hukum dan HAM

INDEKS HAM 2023

INDEKS KINERJA HAM 2022

INDEKS KINERJA HAM 2021

INDEKS KINERJA HAM 2020

INDEKS KINERJA HAM 2019

Press Release

Menguji Langkah Reformasi Polri: Dari Penunjukan Kapolri Langsung oleh Presiden hingga Penegasan Jabatan Sipil untuk Anggota Polri

Urgensi Penguatan Prinsip Penghormatan HAM dan Lingkungan dalam Skema Industri Nikel: Temuan Riset Responsible Mining 2025 di Sulawesi Tenggara

INDEKS HAM 2025: MENATA ORIENTASI PEMAJUAN HAM

Konferensi Kota Toleran: Menguatkan Inisiatif dan Kolaborasi, Membangun Ekosistem Toleransi

Komisi Reformasi Kepolisian: Mendorong Percepatan Agenda Transformasi Polri